Arsyad blog

               Sistem Tanam Paksa , adalah peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal  Johannes Van den Bosch  pada tahun 1830  yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi ,tebu , dan tarum  (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) tidak terlepas dari kegagalan pelaksanaan sistim sewa tanah (landrente) pada masa pemerintahan komisaris jenderal. Ketentuan tanam paksa diatur dalam Staatsblad nomor 22 tahun 1834 adalah sebagai berikut: a. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak b. Pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi c. Hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda d. Kegagalan panen karena bencana alam d...

       Pembentukan VOC di bentuk pada 20 Maret 1602 kerajaan Belanda membentuk sebuah organisasi perdagangan yang bernama Vereenigde Oost Indische Campagniel / VOC (pasukan dagang Hindia timur). VOC dibentuk atas saran prinsip Maurits sebagai wali negara Belanda dalam staaten general ( parlemen ).        Tujuan pembentukan VOC adalah menghindari persaingan di antara para pedagang Belanda. Selain itu, VOC dibentuk dengan tujuan berikut: * Membentuk keuangan pemerintah Belanda * Menyaingi pedagang-pedagang dari bangsa lain * Memperkuat posisi sehingga dapat melaksanakan monopoli perdagangan * Menjalankan pemerintahan sebagai wakil pemerintah Belanda di Hindia timur      Pengelolaan VOC dilakukan oleh 73 orang. Akan tetapi, dalam perkembangannya pengelolaan VOC dikurangi menjadi enam puluh orang. Pengurus pusat VOC terdiri atas tujuh belas orang yg disebut dengan heeren zeventien of majores. VOC memiliki enam kamers, yaitu Amst...

     Dampak dikeluarkannya Dekrit presiden dibagi menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negatif. - Dampak positif     *Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan     *Memberikan pedoman yang jelas     *Merintis pembentukan lembaga tertinggi negara - Dampak negatif     *Ternyata UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni dan konstituante     *Memberikan kekuasaan yang besar pada presiden, MPR, dan lembaga tertinggi negara     *Memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin    1. Kekuasaan presiden tak terbatas    2. Pembentukan MPRS    3. Pembubaran DPR dan pembentukan DPR gotong royong oleh presiden Soekarno    4. Pembentukan DPAS    5. Pembentukan front Nasional    6. Keterlibatan PKI dalam nasakom    7. Pembentukan kabinet kerja ...

                       Demokrasi terpimpin adalah sistim demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Dekrit presiden 5 Juli 1959 adalah dekrit yang dikeluarkan oleh presiden Indonesia yang 1, Soekarno pada 5 Juli 1959 isi dekrit ini adalah pembubaran badan konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian UUD dari UUD sementara ke UUD 1945. Dekrit presiden 5 Juli 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan badan konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS'50 Isi dekrit presiden 1.) Menetapkan pembubaran konstituante 2.) Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekat dan tidak berlakunya lagu UUDS'50 3.) Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan dewan pertimbangan agung sementara ( DPAS ) Into English Guided democracy...

    Tujuan Penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk. P4 disahkan pada tanggal 21 Maret 1978 dan menjadi Tap MPR  No.II/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi penasehat presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr.Roeslan Abdulgani. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program Penataran P4 yang dilakukan pada tingkat nasional. Penerapan P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem keperibadian, sistem budaya,dan sistim sosial masyarakat Indonesia. Melalui Penataran P4, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah "suku","agama","ras",dan"antargolongan"(SARA). menurut pemerintah orde baru,"sara" merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena i...

Pengertian orde baru adalah suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia berlandaskan dasar negara, yaitu Pancasila  dan  UUD 1945. Hal tersebut dilakukan karena adanya ancaman terhadap ideologi Pancasila yaitu peristiwa pemberontakan Gerakan 30 September (G30S/ PKI). Kebijakan politik pada masa orde baru tersebut terdapat beberapa kebijakan yg diputuskan antara lain.  (1). Kebijakan politik dalam negeri Kebijakannya adalah:  - pembentukan kabinet - pembubaran partai komunis di Indonesia - penyederhanaan partai politik (fusi partai) - penerapan Dwifungsi ABRI - doktrin pendidikan, penataan,P4 (pedoman, penghayatan, pengalaman, Pancasila) - integrasi Timor timur dan Pepera irian jaya (1969)  (2). Kebijakan politik luar negeri Kebijakannya adalah: - normalisasi hubungan dengan Malaysia - Indonesia kembali ke politik luar negeri bebas aktif - Indonesia kembali menjadi anggota PBB - Indonesia memperakarsai berdirin...

   hukum penerapan demokrasi di Indonesia yaitu UUDS'50 * Ciri-ciri demokrasi liberal yaitu sebagai berikut;    1. Presiden sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahannya di Jabar oleh perdanamentri    2. Kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen ( lembaga perwakilan rakyat )    3. Kabinet atau para menteri dapat dibubarkan oleh parlemen * Ciri-ciri sistim presidensil yaitu;    1. Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan    2. Kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada presiden    3. Kabinet atau para menteri tidak dapat dibubarkan oleh parlemen Into English the law for implementing democracy in Indonesia, namely the UUDS'50 * The characteristics of liberal democracy are as follows;    1. The president as head of state while the head of his government in West Java is by civil service    2. The cabinet or ministers are respo...