Sistim tanam paksa, ( Forced planting system )

       

       Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal Johannes Van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi,tebu, dan tarum (nila). Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Latar belakang penerapan kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel) tidak terlepas dari kegagalan pelaksanaan sistim sewa tanah (landrente) pada masa pemerintahan komisaris jenderal.

 Ketentuan tanam paksa diatur dalam Staatsblad nomor 22 tahun 1834 adalah sebagai berikut:
a. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah bebas pajak
b. Pekerjaan menanam tidak boleh melebihi waktu menanam padi
c. Hasil tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda
d. Kegagalan panen karena bencana alam ditanggung pemerintah Belanda
e. Penggarapan tanah untuk tanaman wajib diawasi oleh kepala pribumi atau pegawai Belanda.

 Into English

 The Cultivation System, a regulation issued by governor general Johannes Van den Bosch in 1830 which obliged every village to set aside a portion of its land (20%) to be planted with export commodities, especially coffee, sugar cane and tarum (tilapia). The produce of this plant will be sold to the colonial government at a price that has been ascertained and the yield is handed over to the colonial government. The background of the application of the forced cultivation policy (cultuurstelsel) was inseparable from the failure of the implementation of the land rent system during the administration of the commissioner general.

 The provisions of forced cultivation regulated in the Staatsblad number 22 of 1834 are as follows:
a. Land handed over to the government is tax free
b. Planting work should not exceed the time of planting rice
c. Mandatory crop yields must be submitted to the Dutch government
d. Crop failure due to natural disasters was borne by the Dutch government

e. Cultivation of land for plants must be supervised by the head of an indigenous or Dutch employee.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masa Pemerintahan Presiden B.J.Habibie, (The Period of Government of President B.Jababie )

Gambar
Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakii Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presidcn RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR No.VIi/MPR/ 1973 yang berisi “jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden”. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan_kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan, diperparah oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino, yang mengakibatkan turunnya produksi beras. Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis . perkotaan, khususnya d
Baca selengkapnya

Peran Sutan Syahrir ( Sutan Syahrir's role )

Gambar
     Sutan Syahrir iya merupakan salah satu tokoh muda yang berperan penting dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perjuangan sesudahnya. Perjuangan Sutan Syahrir tidak berhenti setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat usianya mencapai atau menginjak 36 tahun, Sutan Syahrir diangkat menjadi perdana menteri. Dan Sutan Syahrir merangkap jabatannya sebagai menteri luar negri inilah yang menyebabkan Sutan Syahrir konsisten memperjuangkan pengakuan kedaulatan republik Indonesia lewat jalur diplomasi. Tidak mudah melewati nya jalan diplomasi yang ditempuh Sutan Syahrir semakin berliku ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Meski aksi Belanda berhasil memblokade Indonesia dari luar negeri. Sutan Syahrir mampu meloloskan diri ke luar negeri. Sutan Syahrir kemudian menghadiri inter-asia Relations Confrence di new Delhi,India untuk mengumpulkan sikap supaya mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Pada Agustus 1947 Sutan Syahrir menghadiri
Baca selengkapnya

Penyebab Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said

Penyerahan wilayah sekitar pantai Utara pulau Jawa kepada VOC menimbulkan persoalan baru. Penyerahan tersebut menyebabkan pemasukan upeti kerajaan menurun dan Mataram kehilangan kekuatan di pesisir Utara. Keberadaan VOC di pantai Utara juga menyebabkan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Raden Mas Said melakukan pemberontak terhadap kerajaan Mataram dan VOC. Perlawanan Raden Mas Said cukup merepotkan Mataram dan VOC. Pasukan Mataram yang dibantu oleh VOC merasa kewalahan mengatasi perlawanan Raden Mas Said tersebut. Dalam kondisi demikian, pakuwubono II akhirnya membuat sayembara. Dan serentak pangeran Mangkubumi dan pasukannya segera menuju Sukowati untuk menumpas pasukan Raden Mas Said. Akhirnya pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Keberhasilan pangeran Mangkubumi menumpas perlawanan Raden Mas Said memberikan hak bagi dirinya untuk menerima hadiah atas tanah di Sukowati. Akan tetapi, janji pakuwubono II tidak ditepati karena bujukan Patih pringgoloyo.
Baca selengkapnya