Dasar hukum penerapan P4, ( The legal basis for implementing P4 )

    Tujuan Penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk.

P4 disahkan pada tanggal 21 Maret 1978 dan menjadi Tap MPR  No.II/MPR/1978. Setelah disahkan MPR, pemerintah membentuk komisi penasehat presiden mengenai P4 yang dipimpin oleh Dr.Roeslan Abdulgani. Tugasnya adalah untuk mengkoordinasi pelaksanaan program Penataran P4 yang dilakukan pada tingkat nasional.

Penerapan P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem keperibadian, sistem budaya,dan sistim sosial masyarakat Indonesia. Melalui Penataran P4, pemerintah juga memberikan penekanan pada masalah "suku","agama","ras",dan"antargolongan"(SARA). menurut pemerintah orde baru,"sara" merupakan masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA.

Setelah P4 menjadi Tap MPR dan dilaksanakan, selanjutnya orsospol yang di seragam kan dalam arti harus mau menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan organisasi, yang dikenal sebagai sebutan " asas tunggal "

Into English

The aim of upgrading P4 is to form a common understanding of Pancasila democracy so that with the same understanding it is hoped that national unity and unity will be formed.

P4 was ratified on March 21, 1978 and became the MPR Decree No.II / MPR / 1978. After being approved by the MPR, the government established a presidential advisory committee on P4 led by Dr.Roeslan Abdulgani. Its task is to coordinate the implementation of the P4 upgrading program conducted at the national level.

The application of P4 is a form of ideological indoctrination so that Pancasila becomes part of the Indonesian personality system, cultural system, and social system. Through Upgrading P4, the government also places emphasis on the issues of "tribe", "religion", "race", and "intergroup" (SARA). according to the new order government, "sara" is a sensitive problem in Indonesia which often causes social conflicts or riots. Therefore, the community must not question matters relating to SARA.

After P4 became the MPR Decree and was implemented, then the CSOs in uniform were meant to accept Pancasila as the only party and organization principle, known as the "single principle"

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masa Pemerintahan Presiden B.J.Habibie, (The Period of Government of President B.Jababie )

Gambar
Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakii Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presidcn RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR No.VIi/MPR/ 1973 yang berisi “jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden”. Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan_kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan, diperparah oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino, yang mengakibatkan turunnya produksi beras. Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis . perkotaan, khususnya d
Baca selengkapnya

Peran Sutan Syahrir ( Sutan Syahrir's role )

Gambar
     Sutan Syahrir iya merupakan salah satu tokoh muda yang berperan penting dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan perjuangan sesudahnya. Perjuangan Sutan Syahrir tidak berhenti setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Saat usianya mencapai atau menginjak 36 tahun, Sutan Syahrir diangkat menjadi perdana menteri. Dan Sutan Syahrir merangkap jabatannya sebagai menteri luar negri inilah yang menyebabkan Sutan Syahrir konsisten memperjuangkan pengakuan kedaulatan republik Indonesia lewat jalur diplomasi. Tidak mudah melewati nya jalan diplomasi yang ditempuh Sutan Syahrir semakin berliku ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 pada 21 Juli 1947. Meski aksi Belanda berhasil memblokade Indonesia dari luar negeri. Sutan Syahrir mampu meloloskan diri ke luar negeri. Sutan Syahrir kemudian menghadiri inter-asia Relations Confrence di new Delhi,India untuk mengumpulkan sikap supaya mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Pada Agustus 1947 Sutan Syahrir menghadiri
Baca selengkapnya

Penyebab Perlawanan Mangkubumi dan Mas Said

Penyerahan wilayah sekitar pantai Utara pulau Jawa kepada VOC menimbulkan persoalan baru. Penyerahan tersebut menyebabkan pemasukan upeti kerajaan menurun dan Mataram kehilangan kekuatan di pesisir Utara. Keberadaan VOC di pantai Utara juga menyebabkan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Raden Mas Said melakukan pemberontak terhadap kerajaan Mataram dan VOC. Perlawanan Raden Mas Said cukup merepotkan Mataram dan VOC. Pasukan Mataram yang dibantu oleh VOC merasa kewalahan mengatasi perlawanan Raden Mas Said tersebut. Dalam kondisi demikian, pakuwubono II akhirnya membuat sayembara. Dan serentak pangeran Mangkubumi dan pasukannya segera menuju Sukowati untuk menumpas pasukan Raden Mas Said. Akhirnya pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Keberhasilan pangeran Mangkubumi menumpas perlawanan Raden Mas Said memberikan hak bagi dirinya untuk menerima hadiah atas tanah di Sukowati. Akan tetapi, janji pakuwubono II tidak ditepati karena bujukan Patih pringgoloyo.
Baca selengkapnya