Masa Pemerintahan Presiden B.J.Habibie, (The Period of Government of President B.Jababie )

Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakii Presiden BJ. Habibie dilantik menjadi Presidcn RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR No.VIi/MPR/ 1973 yang berisi “jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden”.

Ketika Habibie naik sebagai Presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi seperempat dari nilai tahun 1997. Krisis yang telah menimbulkan_kebangkrutan teknis terhadap sektor industri dan, diperparah oleh musim kemarau panjang yang disebabkan oleh badai El Nino, yang mengakibatkan turunnya produksi beras.

Ditambah kerusuhan Mei 1998 telah menghancurkan pusat-pusat bisnis . perkotaan, khususnya di kalangan investor keturunan Cina yang memainkan peran dominan dalam ekonomi Indonesia. Larinya modal, dan hancumya produksi serta distribusi barang-barang menjadikan upaya pemulihan menjadi sangat sulit, hal tersebut menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi.

Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir, Kalangan mahasiswa dan keiompok-kelompok pro demokrasi menuntut adanya demokratisasi sistem politik segera terjadi, meminta pemilihan umum segera dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan MPR, yang dapat memilih presiden baru dan wakil presiden. Di samping tuntutan untuk menyeienggarakan pemilihan umum secepat mungkin, pemerintah juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menandai Orde Baru.

Tugas yang diemban oleh Presiden BJ. Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang sedang terjadi. Naiknya BJ. Habibie ke singgasana kepemimpinan nasionai diibaratkan menduduki puncak Gunung Merapi yang siap meletus kapan saja. Gunung itu akan melelus jika berbagai pcrsoalan politik, sosial dan psikologis, yang mcrupakan warisan pemerintahan lama tidak diatasi dengan segera.

Menjawab kritik-kritik atas dirinya yang dinilai sebagai orang tidak tepat menangani keadaan Indonesia yang sedang dilanda krisis yang luar biasa. B.J. Habibie berkali-kali menegaskan tentang komitmennya untuk melakukan reformasi di bidang politik, hukum dan ekonomi. Secara tegas Habibie menyatakan bahwa kedudukannya sebagai présiden adalah sebuah amanat konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya ini ia berjanji akan menyusun pemerintahan yang bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan perubahan yang digulirkan oleh gerakan reformasi tahun 1998.

Dalam pidato pertamanya pada tanggal 21 Mei 1998, malam harinya sete1ah dilantik sebagai Presiden, pukul 19.30 WIB di Istana Merdeka yang disiarkan langsung melalui RR] dan TVRI, B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi. Pidato tersebut bisa dikatakan merupakan visi kepemimpinan B.J. Habibie guna menjawab tuntutan Reformasi secara cepat dan tepat. Beberapa point penting dari pidatonya tersebut adalah kabjnetnya akan menyiapkan proses reformasi dalam ketiga bidang yaitu:

1) Di bidang politik antara lain dengan memperbarui berbagai perundang‘ undangan dalam rangka lebih'meningkatkan kualitas kehidupan berpolitik yang bemuansa pada PEMILU sebagaimana yang diamanatkan oleh] Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN): ‘

2) Di bidang hukum antara lain meninjau kembali Undang-Undang Suhvérsi‘,

3). Di bidang ekonomi dengan mempercepat penyelesaian undang-undang ,yang menghilangkan praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat

Into English

After President Soeharto declared his resignation from his position as President of the Republic of Indonesia on May 21, 1998, on that day also Deputy President of BJ. Habibie was appointed as the third RI President under the leadership of the Supreme Court at the State Palace. The legal basis for Habibie's appointment was based on MPR TAP No.VIi / MPR / 1973 which contained "if the President is unable to attend, then the Vice President is determined to become President".

When Habibie rose as President, Indonesia was experiencing the worst economic crisis in 30 years, caused by a currency crisis driven by enormous foreign debt that reduced the value of the rupiah to a quarter of the value of 1997. The crisis has caused a technical bankruptcy of industrial sector and, exacerbated by the long dry season caused by El Nino storms, which resulted in a decline in rice production.

Plus the May 1998 riots destroyed business centers. urban areas, especially among Chinese-born investors who play a dominant role in the Indonesian economy. The running of capital, and the lack of production and distribution of goods make recovery efforts very difficult, which causes a high inflation rate.

Suharto's resignation has freed social and political energy and is frustrated by the pressure of the past 32 years, students and pro-democracy groups are demanding an imminent democratization of the political system, calling for immediate elections to elect MPs and MPR, who can elect the president new and vice president. In addition to the demands to hold elections as soon as possible, the government was also under intense pressure to eradicate corruption, collusion and nepotism that marked the New Order.

The task carried out by President BJ. Habibie is leading the transitional government to prepare and implement a comprehensive and fundamental reform agenda, as well as as soon as possible overcome the ongoing crisis. BJ's rise Habibie on the throne of the national leadership was likened to occupying the top of Mount Merapi, which was ready to erupt at any time. The mountain will melt if various political, social and psychological problems, which are the legacy of the old government, are not dealt with immediately.

Answering the criticisms of him who are considered as people is not right to handle the situation of Indonesia which is being hit by an extraordinary crisis. B.J. Habibie repeatedly emphasized his commitment to reform in the political, legal and economic fields. Habibie explicitly stated that his position as president was a constitutional mandate. In carrying out this task he promised to form a government that was responsible in accordance with the demands of the change initiated by the reform movement in 1998.

In his first speech on May 21, 1998, in the evening after being installed as President, at 7:30 a.m. WIB in Merdeka Palace which was broadcast live through RR] and TVRI, B.J. Habibie expressed his determination to implement reforms. The speech can be said to be the vision of the B.J leadership. Habibie to answer the demands of the Reformation quickly and precisely. Some important points of his speech are that Kabjnet will prepare the reform process in three fields, namely:

1) In the political field, among others, by renewing various legislation ‘invitations in order to further improve the quality of political life which emerges at the General Election as mandated by] the Broad Guidelines of State Policy (GBHN):‘

2) In the field of law, among others, reviewing the Law on Suharto ‘,

3). In the economic field by accelerating the completion of laws, which eliminates monopolistic practices and unfair competition