Arsyad blog

Sejak kedatangannya di Indonesia, kondisi pemerintahan di beberapa kerajaan lokal di Indonesia mengalami perubahan. Perubahan terlihat dari pergantian kekuasaan di lingkungan kerajaan. VOC yang mulanya hanya berniat melakukan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lokal, dalam perkembangannya mulai campur tangan dalam proses pengangkatan raja atau putra mahkota, bahkan menerapkan politik adu domba untuk memecah belah keluarga kerajaan. Kondisi pemerintahan yang tidak stabil memudahkan kolonial memegang kendali pemerintahan kerajaan. Penguasa kolonial sering mengambil keuntungan dari kerajaan yang bersedia diajak bekerja sama. Bahkan, penguasa lokal tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dapat disimpulkan bahwa, masa kekuasaan VOC awal dari masa Kolonialisme di Indonesia karena pribumi dan rakyat menjadi bawahan penguasa kolonial. Pada masa kekuasaan VOC, jabatan tertinggi dipegang oleh gubernur jendral.

Peristiwa yg berada di Bali. Menghadapi rakyat Bali, Belanda mengerahkan ekspedisi militer secara besar-besaran. Ekspedisi pertama dilakukan pada tahun 1846 dengan kekuatan 1.700 tentara. Pada serangan pertama pasukan Belanda mengalami kegagalan. Untuk menghadapi ekspedisi Belanda, I Gusti Ketut Jelantik membangun benteng di Jagaraga. Kegagalan tersebut membuat Belanda membuat ekspedisi yang ke dua pada tahun 1848. Pertempuran berkobar di sekitar benteng  jagaraga. Dalam pertempuran ini pasukan Belanda gagal menaklukkan benteng jagaraga. Pada ekspedisi ke tiga tahun 1849 Belanda mengerahkan pasukan yang lebih besar yaitu 4.000 tentara dengan 3.000 pasukan tenaga pengangkut. Untuk menghadapi Belanda yg dengan kekuatan lebih besar, I Gusti Ketut Jelantik bersama pasukannya mengobarkan semangat Perang Puputan. Puputan yang dimaksud adalah perang sampai dengan titik darah penghabisan. Dalam perlawanannya I Gusti Ketut Jelantik lebih memilih gugur di Medan peperangan dari pada menyer

Pada saat itu raja hanya menjadi simbol untuk mengesahkan kebijakan yang ingin diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Dapat dikatakan, kebijakan politik keraton sepenuhnya dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1822 pangeran Diponegoro diangkat menjadi wali kerajaan mendampingi sultan Hamengkubuwono V yang baru berusia tiga tahun. Sejak awal pengangkatannya sebagai wakil kerajaan, Belanda khawatir dengan kekuasaan pangeran Diponegoro di kesultanan Yogyakarta. Oleh karena itu, Belanda mengangkat Patih Danurejp untuk menjalankan pemerintahan kesultanan Yogyakarta. Tindakan tersebut memancing kemarahan pangeran Diponegoro. Oleh karena situasi tersebut, pangeran Diponegoro memilih pergi dari keraton dan sebagai rakyat biasa. Kemarahan pangeran Diponegoro semakin bertambah ketika Patih danurejo memerintahkan pematokan tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa izin. Pemasangan patok ( anjir)  direncanakan untuk menyingkirkan pangeran Diponegoro. Amarah pangera

Perlawanan bermula dari konflik internal masyarakat Minangkabau yang melibatkan kaum ulama dan kaum adat. Kaum baru pulang dari menunaikan ibadah haji pada awal abad XIX. Mereka biasa menggunakan jubah putih, berserban, dan memanjakan janggut. Oleh karena terdiri dari kaum ulama, Belanda menyebutnya kaum Padri. Sementara itu, kaum adat kelompok yang masih memegang teguh adat dan menjalankan kebiasaan lama seperti  minuman-minuman keras berjudi dan menyabung ayam. Konflik intern masyarakat Minangkabau juga tidak lepas dari perbedaan pandangan mengenai ajaran Islam. Melihat kebiasaan kaum adat, kaum Padri berusaha memurnikan ajaran agama Islam. Semua gerakan kaum Padri tersebut dipimpin oleh tuanku Nan Renceh, kemudian digantikan oleh Datuk bendahro, tuanku Pasaman, dan Malim basa. Diantara pemimpin tersebut tokoh yg paling terkenal adalah Malim basa yang dikenal sebagai tuanku imam Bonjol. Ia mampu mengobarkan semangat perlawanan terhadap kaum adat demi memperbaiki moral masyarakat a

Di bawah pemerintahan Inggris, kehidupan penduduk Indonesia, termasuk Maluku mulai membaik. Usaha yang dilakukan pemerintah Inggris untuk memperhatikan kemakmuran rakyat ini diwujudkan melalui kebijakan penghapus kerja rodi dan penyerahan wajib, pembelian rempah-rempah secara tunai, serta pemberian kebebasan lebih besar kepada penduduk untuk berniaga. Keadaan ini tidak lama, Berdasarkan Traktat London Inggris harus mengembalikan wilayah kekuasaan Belanda. Setelah Belanda kembali berkuasa, Belanda menerapkan kembali kebijakan-kebijakan lama yang memberatkan rakyat dan membuat menderita rakyat Maluku. Selain kewajiban-kewajiban, tuntutan Belanda kepada nelayan agar membuat perahu orambai   dirasa sangat memberatkan. Kondisi rakyat yang tertindas semakin tidak menentu setelah munculnya desas-desus perekrutan para mepuda untuk dijadikan tentara di Maluku Utara. Kondisi inilah yang melatarbelakangi perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah kolonial Belanda.

Penyerahan wilayah sekitar pantai Utara pulau Jawa kepada VOC menimbulkan persoalan baru. Penyerahan tersebut menyebabkan pemasukan upeti kerajaan menurun dan Mataram kehilangan kekuatan di pesisir Utara. Keberadaan VOC di pantai Utara juga menyebabkan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Raden Mas Said melakukan pemberontak terhadap kerajaan Mataram dan VOC. Perlawanan Raden Mas Said cukup merepotkan Mataram dan VOC. Pasukan Mataram yang dibantu oleh VOC merasa kewalahan mengatasi perlawanan Raden Mas Said tersebut. Dalam kondisi demikian, pakuwubono II akhirnya membuat sayembara. Dan serentak pangeran Mangkubumi dan pasukannya segera menuju Sukowati untuk menumpas pasukan Raden Mas Said. Akhirnya pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Keberhasilan pangeran Mangkubumi menumpas perlawanan Raden Mas Said memberikan hak bagi dirinya untuk menerima hadiah atas tanah di Sukowati. Akan tetapi, janji pakuwubono II tidak ditepati karena bujukan Patih pringgoloyo.